They adjust the spine and joints Courses of Chiropractic to relieve patients of pain, headaches, digestive problems, and allergies. Many courses and classes of chiropractic.
Aplikasi Akuntansi yang dibangunan berbasis Excel dengan fitur yang cukup lengkap dan menarik, baik output laporan keuangannya maupun fasilitas menunya, dapat diterapkan untuk berbagai jenis perusahaan konstruksi jasa proyek.
Info Download : www. Posting Komentar. Find It. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.
Saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21, oleh karena itu kita akan membahasnya secara perlahan-lahan agar mudah dimengerti. Dalam perumusan masalah ini penulis akan merumuskan tentang:. Kebijakan Pajak Penghasilan PPh pasal Cara perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas pembayaran uang pensiun.
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk :. Mengetahui pengertian Pajak Penghasilan PPh pasal 21,. Menjelaskan kebijakan Pajak Penghasilan PPh pasal 21,. Menjelaskan Cara perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas penghasilan dan pembayaran uang pensiun. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah menggunakan metode pustaka yaitu penulis menggunakan media pustaka dalam penyusunan m akalah ini. BAB II. Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP nomor pokok wajib pajak wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan.
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Berikut definisi dari beberapa ahli mengenai Pajak Penghasilan :. Menurut Resmi , adalah sebagai berikut :. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak p.
Menurut Kesit , adalah sebagai berikut :. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan usaha atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia p. Menurut Hartanto , adalah sebagai berikut :. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan yang berasal dari harta atau modal , dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal p.
Sementara itu, Standar Akuntansi Keuangan memnberika n definisi sebagai berikut :. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Yang dimaksud penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 Undang- Undang Nomor 36 Tahun :. Sedangkan yang dimaksud dengan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.
Dasar hukum Pajak Penghasilan PPh pasal 21 yaitu :. Dengan adanya perubahan itu, tata cara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Penghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.
Berikut disampaikan contoh sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp Pada bulan Juli Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.
Secara umum rumus menghitung PPh 21 adalah:. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun yang bersangkutan.
Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oelh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pemotongan. Wajib pajak berhak mengajukan banding kepada badan peradilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan Direktur Jendral Pajak yang berhubungan dengan keberatannya.
Hak-hak pemotong pajak PPh pasal 21 a. Pemotong pajak berhak utnuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaina SPT tahunan PPh pasal 21 b. Pemotongan pajak berkhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahuna terhadap pajak yang terhutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat atau tempat lai yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak sepanjang belum dimulai tindakan pemeriksaan.
Pemotong pjaka berhak mengajukan surat keberatan kepada Kepala Inspeksi pajak atau suatu ketetapan pajak e. Pemotong pajak berhak mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak mengenai keberatan.
Kewajiban pemotong pjaka PPh pasal 21 a. Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 2.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima paensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain jenis; 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; 7 8.
Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; G. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa 2.
Penghasilan bruto penghasilan, honor, upah, gaji, bunga, komosi, imbalan, uang pensiun, uang pesangon b. Biaya-biaya yang dikenakan: 1 biaya jabatan, khusus untuk pegawai tetap. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli menerima kenaikan gaji, menjadi Rp Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp Mei Pada bulan Oktober menerima bonus tahunan sebesar Rp Kesimpulan Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa : PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Saran Dari uraian pembahasan di atas penulis menyarankan kepada pembaca sekalian agar manfaat dari pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat memberikan wawasan positif. Dimana sisi positif dari uraian tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dan sisi kurang baiknya bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi.
Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca. Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jakarta: Salemba Empat Mardiasmo. Luthfi MarQuesz Oct. MoAgasi Dec. Helmalia Hasanah May. Partner Kami. Kalender Pajak Tentang Kami.
Informasi Lainnya. Mulai Sekarang. Oleh OnlinePajak November 30, Share on facebook. Share on whatsapp. Share on twitter. Share on linkedin. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh 21 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.
Berikut ini adalah kelebihan-kelebihan menggunakan aplikasi PPh Pasal 21 OnlinePajak : Perhitungan otomatis dan akurat. Tinggal masukan saja data gaji karyawan, dalam satu klik dan kurang dari 1 menit perhitungan PPh 21 jadi secara otomatis dan akurat! Tak perlu instalasi software atau update apapun.
Aplikasi OnlinePajak berbasis online, sehingga update software dilakukan secara otomatis. Fitur karyawan tetap dan tidak tetap. Selain fitur karyawan tetap yang menerima gaji bruto gross , fitur PPh 21 OnlinePajak kini telah dilengkapi dengan fitur karyawan tetap yang menerima tunjangan pajak gaji bersih atau gross up , fitur karyawan tidak tetap berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, tenaga ahli dan lain-lain.
Cukup pilih status karyawan Anda, perhitungan pajak mereka akan dilakukan secara otomatis dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode perhitungan gaji bersih dan kotor. Dilengkapi fitur BPJS, bonus, pensiun dan pesangon. Cukup sekali masukkan data. Perhitungan PPh 21 bulanan sampai tahunan. Kapan pun awal periode kontrak karyawan, perubahan gaji karyawan atau membuat perhitungan PPh 21 tahunan, aplikasi PPh 21 OnlinePajak dapat membuat perhitungannya secara otomatis dan akurat.
Undang kolega-kolega di kantor-kantor cabang mana pun secara tak terbatas untuk menggunakan OnlinePajak dari mana saja dan kapan saja. Update otomatis. Setiap kali ada perubahan peraturan PPh 21 dan PTKP, karena berbasis online, kami akan memperbarui aplikasi secara otomatis tanpa perlu instalasi ulang.
Termasuk pula setiap kali ada pergantian tahun pajak baru, kami akan memindahkan data dari tahun pajak sebelumnya ke tahun pajak baru secara otomatis.
0コメント